PP No. 7 Tahun 1999 Tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa
P R E S l D E N
REPUBLIK INDONESIA
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 7 TAHUN 1999
TENTANG
PENGAWETAN JENIS TUMBUHAN DAN SATWA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang :
- bahwa tumbuhan dan satwa adalah bagian dan sumber daya alam yang
tidak tenilai harganya sehingga kelestariannya perlu dijaga melalui
upaya pengawetan jenis;
- bahwa berdasarkan hal tersebut diatas dan sebagai pelaksanaan
Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam
Hayati dan Ekosistemnya, dipandang perlu untuk menetapkan peraturan
tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa dengan Peraturan Pemerintah;
Mengingat :
- Pasal 5 Ayat (2) dan Pasa! 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945;
- Undang-undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok
Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 2823);
- Undang-undang Nomor 9 Tahun, 1.985 tentang Perikanan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3299);
- Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam
Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Tahun 1990 Nonior 49Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3419);
- Udang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman
(Lembaran Negara Tahun 1992 No.46, Tambahan Lembaran negara No. 3478);
- Undang-undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, lkan dan
Tumbuhan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3482);
- Undang-undang Nomor 5 Tahun 1994 tentang Pengesahan Konvensi
Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenal Keanekaragaman Hayati (Lembaran
Negara Tahun 1994 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3556);
- Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Hngkungan
Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3699);
- Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1994 tentang Perburuan Satwa
Buru (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3544);
- Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam
dan Kawasan Pelestanan Alam (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 132,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3776);
M E M U T U S K A N
Menetapkan :
PERATURAN PEMENNTAH TENTANG PENGAWETAN JENIS TUMBUHAN DAN SATWA.
BAB l
KETENTUAN UMUM
Pasal l
Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan :
- Pengawetan adalah upaya untuk menjaga agar keanekaragaman jenis
tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya baik di dalam maupun di luar
habitatnya tidak punah.
- Pengawetan jenis tumbuhan dan satwa di luar habitatnya adalah upaya
menjaga keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa agar tidak punah.
- Lembaga Konservasi adalah lembaga yang bergerak di bidang konservasi
tumbuhan dan atau sama di luar habitatnya (ex situ), baik berupa
lembaga pemerintah maupun lembaga non pemenntah.
- Identifikasi jenis tumbuhan dan satwa adalah upaya untuk mengenal
jenis, keadaan umum status populasi dan tempat hidupnya yang dilakukan
di dalam habitatnya.
- Inventansasi jenis tumbuhan dan satwa adalah upaya untuk mengetahul
kondisi dan status populasi secara lebih rinci serta daerah
penyebarannya yang dilakukan di dalam dan di luar habitatnya maupun di
lembaga konservasi.
- Jenis tumbuhan atau satwa adalah jenis yang secara ilmiah disebut
species atau anak-anak jenis yang secara ilmiah disebut sub-species baik
di dalam maupun di luar habltatnya.
- Populasi adalah kelompok individu dan jenis tertentu di tempat
tertentu yang secara alami dan dalam jangka panjang mempunyai
kecenderungan untuk mencapai keseimbangan populasl secara dinamis sesuai
dengan kondisi habitat beserta lingkungannya.
- Menteri adalah menteri yang bertanggung jawab dibidang kehutanan.
Pasal 2
Pengawetan jenis tumbuhan dan satwa bertujuan untuk :
- menghindarkan jenis tumbuhan dan satwa dan bahaya kepunahan;
- menjaga kemurnian genetik dan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa;
- memelihara keseimbangan dan kemantapan ekosistem yang ada; agar
dapat dimanfaatkan bagi kesejahteraan manusia secara berkelanjutan.
BAB II
UPAYA PENGAWETAN
Pasal 3
Pengawetan jenis tumbuhan dan satwa dilakukan melalui upaya:
- penetapan dan penggolongan yang dilindungi dan tidak dilindungi;
- pengelolaan jenis tumbuhan dan satwa serta habitatnya;
- pemeliharaan dan pengembangbiakan.
BAB III
PENETAPAN JENIS TUMBUHAN DAN SATWA
Pasal 4
-
Jenis tumbuhan dan satwa ditetapkan atas dasar golongan:
- tumbuhan dan satwa yang dilindungi;
- tumbuhan dan satwa yang tidak dilindungi.
- jenis-jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1) huruf a adalah sebagaimana terlampir dalam Peraturan
Pemerintah ini.
- Perubahan dan jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi menjadi tidak
dilindungi dan sebaikknya ditetapkan dengan Keputusan Menteri setelah
mendapat pertimbangan otoritas keilmuan (Scientific Authority).
Pasal 5
-
Suatu.jenis tumbuhan dan satwa wajib ditetapkan dalam golongan yang dilindungi apabila telah memenuhi kritena :
- mempunyai populasi yang kecil;
- adanya penurunan yang tajam pada jumlah Individu dialam;
- daerah penyebarannya yang terbatas (endemik).
- Terhadap jenis tumbuhan dan satwa yang memenuhi kritena sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dilakukan upaya pengawetan.
Pasal 6
Suatu jenis tumbuhan dan satwa yang
dilindungi dapat diubah statusnya menjadi tidak dilindungi apabila
populasinya telah mencapai tingkat pertumbuhan tertentu sehingga jenis
yang bersangkutan tidak lagi termasuk kategori jenis tumbuhan dan satwa
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).
BAB IV
PENGELOLAAN JENIS TUMBUHAN DAN SATWA SERTA HABITATNYA
Bagian Pertama
Umum
Pasal 7
Pengelolaan jenis tumbuhan dan satwa
sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Pemerintah ini tidak-
mengurangi arti ketentuan tentang pengelolaan jenis tumbuhan dan satwa
pada kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam sebagaimana diatur
dalam Peraturan Pemerintah yang mengatur mengenai kawasan suaka alam
dan kawasan pelestarian alam,
Pasal 8
- Pengawetan Jenis tumbuhan dan satwa dilakukan melalui kegiatan pengelolaan di dalam habitatnya (in situ).
- Dalam mendukung kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
dilakukan kegiatan pengelolaan di luar habitawya (ex situ) untuk
menambah dan memulihkan populasi.
-
Pengelolaan jenis tumbuhan dan satwa di dalam habitatnya (in situ) dilakukan dalam bentuk kegiatan :
- Identifikasi:
- Inventarisasi;
- Pemantauan;
- Pembinaan habitat dan populasinya;
- Penyelamatan jenis;
- Pengkajian, penelitian dan pengembangan.
-
Pengelolaan jenis tumbuhan dan satwa di luar babitatnya (ex- situ) dilakukan dalam bentuk kegiatan :
- Pemeliharaan;
- Pengembangbiakan;
- Pengkajian, penelitian dan pengembangan;
- Rehabilitasi satwa;
- Penyelamatan jenis tumbuhan dan satwa.
Bagian Kedua
Pengelolaan dalam Habitat (In Situ)
Pasal 9
- Pemerintah melaksanakan identifikasi di dalam habitat sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf a untuk kepentingan penetapan
golongan jenis tumbuhan dan satwa.
- Ketentuan lebih lanjut mengenal identifikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur oleh Menteri.
Pasal 10
- Pemerintah melaksanakan Inventarisasi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 8 ayat (3) huruf b, untuk mengetahui kondisi populasi jenis
tumbuhan dan satwa.
- Inventarisasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi survei dan pengamatan terhadap potensi jenis tumbuhan dan satwa.
- Pemerintah dapat bekerjasama dengan masyarakat dalam pelaksanaan survei dan pengamatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).
- Detention labia languet magenta inventarisasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2) dan. avat (3) diatur oleh Menteri.
Pasal 11
- Pemerintah melaksanakan pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8
ayat (3) huruf c, untuk mengetahui kecenderungan perkembangan populasi
jenis tumbuhan dan satwa dan waktu ke waktu.
- Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan melalui
survei dan pengamatan terhadap potensi jenis tumbuhan dan satwa secara
berkala.
- Pemerintah dapat bekerjasama dengan masyarakat dalam pelaksanaan survei dan pengamatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).
- Ketentuan lebih lanjut mengenai pemantauan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur oleh Menteri.
Pasal 12
- Pemerintah melaksanakan pembinaan habitat dan populasi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 8 ayal (3) huruf d, untuk menjaga keberadaan
populasi jenis tumbuhan dan satwa dalam keadaan seimbang dengan daya
dukung habitatnya.
-
Pembinaan habitat dan populasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan melalui kegiatan :
- Pembinaan padang rumput untuk makan satwa;
- Penanaman dan pemeliharaan pohon pelindung dan sarang satwa pohon sumber makan satwa;
- Pembuatan fasilitas air minum, tempat berkubang dan mandi satwa;
- Penjarangan jenis tumbuhan dan atau populasi satwa;
- Penambahan tumbuhan atau satwa ash;
- Pemberantasan jenis tumbuhan dan satwa pengganggu.
- Pemerintah dapat bekerjasama dengan masyarakat untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).
- Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan habitat dan populasi
tumbuhan dan satwa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2) dan
ayat (3) diatur oleh Menteri.
Pasal 13
- Pemerintah melaksanakan tindakan penyelamatan jenis tumbuhan dan
satwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf e, terhadap
jenis tumbuhan dan satwa yang terancam bahaya kepunahan yang masih
berada di habitatnya.
- Penyelamatan jenis tumbuhan dan satwa sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1) d1laksanakan melalui pengembangbiakan, pengobatan, pemeliharaan
dan atau pemindahan dan habitatnya ke habitat di lokasi lain.
- Pemerintah dapat bekerjasama dengan masyarakat untuk melakukan tindakan penyelamatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).
- Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelamatan jenis tumbuhan dan
satwa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur
oleh Menteri.
Pasal 14
- Pemerintah melaksanakan pengkajian, penelitian dan pengembangan
jenis tumbuban dan satwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3)
huruf f, untuk menunjang tetap tenaganya keadaan genetik dan
ketersediaan sumber daya jenis tumbuhan dan satwa secara lestari.
- Pengkajian, penelitian dan pengembangan tumbuhan dan satwa
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan melalui pengkajian
terhadap aspek-aspek biologis dan ekologis baik dalam bentuk penelitian
dasar, terapan dan Uji coba.
- Pemerintah dapat bekerjasama dengan masyarakat melaksanakan kegiatan
pengkajian, penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud dalam
ayat (2).
- Ketentuan lebih lanjut mengenal pengkajian, penelitian dan
pengembangan jenis tumbuhan dan satwa sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1), ayat (2) dan ayat (3) diatur oleh Menteri.
Bagian Ketiga
Pengelolaan, di Luar Habitat (Ex Situ)
Pasal 15
- Pemeliharaan jenis tumbuhan dan satwa diluar habitatnya sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) huruf a dilaksanakan untuk
menyelamatkan sumber daya genetik dan populasi jenis tumbuhan dan
satwa.
- Pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi juga koleksi jenis tumbuhan dan satwa di lembaga konservasi.
-
Pemeliharaan jenis diluar habitat wajib memenuhi syarat :
- memenuhi standar kesehatan tumbuhan, dan satwa;
- menyediakan tempat yang cukup luas, aman dan nyaman;
- mempunyai dan mempekerjakan tenaga ahli dalam bidang medis dan pemeliharaan.
- Ketentuan lebih lanjut mengenai pemeliharaan jenis di luar
habitatnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2) diatur oleh
Menteri.
Pasal 16
- Pengembangbiakan jenis tumbuhan dan satwa diluar habitatnya
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) huruf b dilaksanakan untuk
pengembangan populasi di alam agar tidak punah.
- Kegiatan pengembangbiakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
dilaksanakan dengan tetap menjaga kemurnian jenis dan keanekaragaman
genetik.
-
Pengembangbiakan jenis diluar habitatnya wajib memenuhi syarat:
- menjaga kemurman jenis;
- menjaga keanekaragaman genetik;
- melakukan penandaan dan sertifikasi;
- membuat buku daftar silsilah (Studbook).
- Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangbiakan jenis tumbuhan dan
satwa diluar habitatnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2),
dan ayat (3) diatur oleh Menteri.
Pasal 17
- Pengkajian, penelitian dan pengembangan jenis tumbuhan dan satwa
diluar habitatnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) huruf c
dilakukan sebagai upaya untuk menunjang tetap terjaganya keadaan genetik
dan ketersediaan sumber daya jenis tumbuhan dan satwa secara lestari.
- Kegiatan pengkajian, penelitian dan pengembangan jenis tumbuhan dan
satwa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) melalui pengkajian terhadap
aspek-aspek biologis dan ekologis baik dalain bentuk penehtian dasar,
terapan dan Uji coba.
- Ketentuan lebih lanjut mengenai pengkajian, penelitian dan
pengembangan jenis tumbuhan dan satwa di luar habitatnya sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur oleh Menteri.
Pasal 18
- Rehabilitasi satwa diluar habitatnya sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 8 ayat (4) huruf d dilaksanakan untuk mengadaptasikan satwa yang
karena suatu sebab berada di lingkungan manusia, untuk dikembalikan ke
habitatnya.
- Rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan melalui
kegiatan-kegiatan untuk mengetahui ada atau tidaknya penyakit, mengobati
dan memilih satwa yang layak untuk dikembahkan ke habitatnya.
- Ketentuan lebih lanjut mengenai rehabilitasi satwa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur oleh Menteri.
Pasal 19
- Penyelamatan jenis tumbuhan dan satwa diluar kawasan habitatnya
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) huruf e dilaksanakan untuk
mencegah kepunahan lokal jenis tumbuhan dan satwa akibat adanya bencana
alam dan kegiatan manusia.
-
Penyelamatan jenis tumbuhan dan satwa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan melalui kegiatan-kegiatan :
- memindahkan jenis tumbuhan dan satwa ke habitatnya yang lebih baik;
- mengembalikan ke habitatnya, rehabilitasi atau apabila tidak
mungkin,menyerahkan atau menitipkan di Lembaga Konservasi atau apabila
rusak, cacat atau tidak memungkinkan hidup lebih baik memusnahkannya.
Pasal 20
- (1) Pengelolaan di luar habitat jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi hanya dapat dilakukan oleh Pemerintah.
- (2) Pemerintah dapat bekerjasama dengan masyarakat untuk melaksanakan kegiatan pengelolaan sebagaimana dimaksud dalain ayat (1).
Pasal 21
-
Jenis tumbuhan dan satwa hasil pengelolaan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18 dan Pasal 19 dapat
dilepaskan kembali ke habitatnya dengan syarat :
- habitat pelepasan merupakan bagian dan sebaran asli jenis yang dilepaskan;
- tumbuhan dan satwa yang dilepaskan harus secara fisik sehat dan memiliki keragaman genetik yang tinggi;
- memperhatikan keberadaan penghuni habitat.
- Ketentuan lebih lanjut mengenai pelepasan kembah jenis tumbuhan dan
satwa ke habitatnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur oleh
Menteri
BAB V
LEMBAGA KONSERVASI
Pasal 22
- Lembaga Konservasi mempunyai fungsi utama yaitu pengembangbiakan dan
atau penyelamatan tumbuhan dan satwa dengan tetap mempertahankan
kemurian jenisnya.
- Disamping mempunyai fungsi utama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
Lembaga Konservasi juga berfungsi sebagai tempat pendidikan, peragaan
dan penelitian serta pengembangan ilmu pengetahuan.
- Lembaga Konservasi dapat berbentuk Kebun Binatang, Musium Zoologi,
Taman Satwa Khusus, Pusat Latihan Satwa Khusus, Kebun Botani, Herbanum
dan Taman Tumbuhan Khusus.
- Ketentuan lebih lanjut mengenai Lembaga Konservasi sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur oleh Menteri.
Pasal 23
-
Dalam rangka menjalankan fungsinya, Lembaga Konservasi dapat
memperoleh tumbuhan dan atau satwa baik yang dilindungi maupun tidak
dilindungi melalui:
- pengambilan atau penangkapan dan alam;
- hasil sitaan;
- tukar menukar;
- pembelian, untuk jenis-jenis yang tidak dilindungi.
- Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara memperoleh tumbuhan dan
satwa untuk Lembaga Konservasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
diatur oleh Menteri.
Pasal 24
- Dalam rangka pengembangbiakan dan penyelamatan jenis tumbuhan dan
satwa, Lembaga Konservasl dapat melakukan tukar menukar tumbuhan atau
satwa yang dihndungi dengan lembaga jenis di luar negeri.
- Tukar inenukar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dilakukan
dengan jenis-jenis yang nilai konservasinya dan jumlahnya seimbang.
- Ketentuan lebih lanjut mengenai tukar menukar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur oleh Menteri.
BAB VI
PENGIRIMAN ATAU PENGANGKUTAN TUMBUHAN
DAN SATWA YANG DILINDUNGI
Pasal 25
- Pengiriman atau pengangkutan tumbuhan dan satwa dan jenis yang
dilindungi dan dan ke suatu tempat di wilayah Repubhk Indonesia atau dan
dan keluar wilayah Repubhk Indonesia dilakukan atas dasar ijin
Menteri.
-
Pengiriman atau pengangkutan tumbuhan dan satwa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus :
- dilengkapi dengan sertifikat kesehatan tumbuhan dan satwa dan Instansi yang berwenang;
- dilakukan sesuai dengan persyaratan teknis yang berlaku.
- Ketentuan lebih lanjut mengemi tata cara penginman atau pengangkutan
jenis tumbuhan dan satwa sebagaimana dimaksud dalam avat (1) dan ayat
(2) diatur oleh Menteri.
BAB VII
SATWA YANG MEMBAHAYAKAN KEHIDUPAN MANUSIA
Pasal 26
- Satwa yang karena suatu sebab keluar dan habitatnya dan membahayakan
kehidupa manusia, harus digiring atau ditangkap dalam keadaan hidup
untuk dikembalikan ke habitatnya atau apabila tidak memungkinkan untuk
dilepaskan kembali kehabitatnya, satwa dimaksud dikirim ke Lembaga
Konservasi untuk dipelihara.
- Apabila cara sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak dapat
dilaksanakan, maka satwa yang mengancam jiwa manusia secara langsung
dapat dibunuh.
- Penangkapan atau pembunuhan satwa yang dilindungi sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh petugas yang
berwenang.
- Ketentuan lebih lanjut mengenai petugas dan perlakuan terhadap satwa
yang membahayakan kehidupan manusia sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1), ayat (2) dan ayat (3) diatur oleh Menteri.
BAB VIII
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
Pasal 27
- Dalam rangka pengawetan tumbuhan dan satwa, dilakukan melalui pengawasan dan pergendalian.
- Pengawasan dan pengendalian sebagaimana almana dimaksud dalam ayat
(1) dilaksanakan oleh aparat penegak hukum yang berwenang sesuai
peraturan perundang-undangan yang berlaku.
-
Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan melalui tindakan:
- preventif; dan
- represif.
-
Tindakan preventif sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf a meliputi :
- penyuluhan;
- pelatihan penegaklan hukum bagi aparat-aparat penegak hukum;
- penerbitan buku-buku manual identifikasl jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi dan yang tidak dilindungi.
- Tindakan represif sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf b
meliputi tindakan penegakan hukum terhadap dugaan adanya tindakan hukum
terhadap usaha pengawetan jenis tumbuhan dan satwa.
BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 28
Dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah
ini, maka segala peraturan pelaksanaan peraturan perundang-undangan
yang mengatur tentang pengawetan jenis tumbuhan dan satwa yang telah
ada sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini dinyatakan tetap
berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum dicabut atau diganti
berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.
BAB XI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 29
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku
pada tanggal diundangkan Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam
Lembaran Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Januan 1999
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 27 Januarl 1999
MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
AKBAR TANDJUNG
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETANAT KABINET N.
Kepala Biro Peraturan
Perundang-undangan I
Lambock V. Bahhattands
PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMENNTAH REPUBHK INDONESIA
NOMOR 7 TAHUN 1999
TENTANG
PENGAWETAN JENIS TUMBUHAN DAN SATWA
UMUM
Bangsa Indonesia dikarunia oleh Tuhan
Yang Maha Esa sumber daya alam hayati dan ekosistemnya yang terdiri dan
sumber daya alam hewani, sumber daya alam nabati dan ekosistemnya.
Sumber daya alam hayati tersebut dapat
dijadikan salah satu modal dasar pembangunan pembangunan nasional
Indonesia yang berkelanjutan.
Agar sumber daya alam hayati yang
merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa dan modal dasar pembangunan
nasional Indonesia tersebut tidak cepat punah sehingga dapat
dimanfaatkan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, maka sumber daya
alam hayati tersebut perlu dikonservasikan melalui kegiatan
perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman
jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya dan pemanfaatan secara
lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.
Mengingat akan kepentingan-kepentingan
tersebut di atas, dan sebagai pelaksanaan dan Undang-undang Nomor 5
Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya
dan sebagai landasan hukum bagi pelaksanaan kegiatan pengawetan jenis
tumbuhan dan satwa diperlukan peraturan perundang-undangan berbentuk
Peraturan Pemerintah.
PASAL DEMI PASAL
Pasal 1
Angka 1
Cukup jelas
Angka 2
Cukup jelas
Angka 3
Cukup jelas
Angka 4
Cukup jelas
Angka 5
Cukup jelas
Angka 6
Cukup jelas
Angka 7
Kemampuan suatu populasi untuk berkembang
bergantung pada keseimbangan antara kemampuan reproduksi dan
kondisi-kondisi alam yang mempengaruhinya. Pada kondisi lingkungan yang
paling mendukung, keseimbangan populasi akan tercapai pada saat daya
dukung habitatnya terpenuhi.
Populasi suatu jenis dapat terbagi-bagi
kedalam kelompok-kelompok yang dapat disebut sebagai sub populasi yang
mempunyai keseimbangan tersendin dengari habitat dan lingkungannya.
Angka 8
Cukup jelas
Pasal 2
Jenis-jenis tumbuhan dan satwa tertentu
karena faktor-faktor biologis, ekologis dan geografis dan jenis
tersebut maupun faktor-faktor yang disebabkan oleh tindakan manusia
telah mengalami keadaan dimana keberlangsungan kehidupannya terancam
dan dapat punah dalam waktu dekat apabila tidak ada tindakan
pengawetan.
Pengawetan jenis tumbuhan dan satwa untuk
mencegah atau menghindari terjadinya kepunahan dan suatu jenis
tumbuhan atau satwa. Kecuali itu, keberadaan jenis-jenis tumbuhan dan
satwa harus tetap terjaga kemurmian jenisnya serta tetap terjaga
keanekaragaman genetik tanpa merubah sifat-sifat alami jenis tumbuhan
dan satwa.
Dengan mengawetkan jenis-jenis tumbuhan
dan satwa, maka populasi jenis tumbuhan dan satwa dapat meningkat dan
mencapai tingkat yang secara dinamik mantap. Karena suatu jenis
tumbuhan maupun satwa merupakan bagian dan ekosistem, maka kemantapan
populasi jenis tersebut dapat menjamin keseimbangan dan kemantapan
ekosistem.
Pasal 3
Cukup jelas
Pasal 4
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Dalam hal Menteri memiliki data dan
informasi ilmiah yang cukup bahwa suatu jenis tumbuhan atau satwa telah
memenuhi karena untuk dilindungi, atau Menteri menerima usulan dan
instansi pemerintah lain atau Lernbaga Swadaya Masyarakat untuk
melindungi suatu jenis tumbuhan atau satwa dengan informasi ilmiah yang
cukup, maka Menteri dapat menetapkan jenis tersebut untuk dilindungi.
Dalam hal usulan melindungi suatu jenis tumbuhan atau satwa datang dari
LIPI, maka Menteri langsung menetapkan jenis yang diusulkan menajdi
dilindungi.
Pasal 5
Ayat (1)
Suatu jenis dikatakan mempunyai populasi yang kecil apabila dicirikan oleh paling tidak salah satu dari hal-hal berikut :
- berdasarkan observasi, dugaan maupun proyeksi terdapat penurunan
secara tajam pada jumlah Individu dan luas serta kualitas habitat;
- setiap sub populasi jumlahnya kecil
- mayoritas individu dalam satu atau lebih fase sejarah hidupnya pernah terkonsentrasi hanya pada satu sub-populasi saja;
- dalam waktu yang pendek pernah mengalami fluktuasi yang tajam pada jumlah individu;
- karena sifat biologis dan tingkah laku jenis tersebut seperti migrasi jenis tersebut rentan terhadap bahaya kepunahan.
Huruf b
Adanya penurunan yang tajam pada jumlah individu di alam dapat diketahui berdasarkan:
- observasi dimana saat ini sedang terjadi penurunan tajam atau
terjadi di waktu yang telah lampau namun ada potensi untuk terjadi
kembali; atau
-
dugaan atau proyeksi yang didasarkan pada paling tidak salah satu dan hal-hal berikut :
- 1) penurunan areal atau kualitas habitat;
- 2) ancaman dan faktor luar seperti adanya pengaruh patogen,
kompetitor, parasit, predator, persilangan, jenis asing (jenis
introduksi) dan pengaruh racun atau polutan; atau
- 3) menurunnya potensi reproduksi.
Huruf c
Daerah penyebaran yang terbatas, dicirikan dengan paling sedikit salah Satu dan hal berikut :
- terjadi fragmentasi populasi;
- hanya terdapat di satu atau beberapa lokasi (endemik);
- terjadi fluktuasi yang besar pada jumlah sub populasi atau jumlah areal penyebarannya;
-
berdasarkan observasi, dugaan maupun, proyeksi terdapat penurunan yang tajam pada paling tidak salah satu dan hal, berikut :
- 1) areal penyebaran;
- 2) jumlah sub populasi;
- 3) jumlah individu;
- 4) luas dan kualitas habitat;
- 5) potensi reproduksi.
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 6
Cukup jelas
Pasal 7
Pada saat ditetapkannya Peraturan
Pemerintah ini, ketentuan mengenai kawasan suaka alam dan kawasan
pelestarian alam diatur dalam Peratuan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998
tentang Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam.
Pasal 8
Ayat (1)
Pengawetan jenis tumbuhan dan satwa yang
paling ideal dilakukan di dalam habitatnya (konservasi in situ) melalui
kegiatan pengelolaan populasi dan pengelolaan habitat sehingga
dihasilkan keseimbangan antara populasl dan habitatnya.
Ayat (2)
Dalam banyak hal, karena adanya tekanan
terhadap populasi atau habitat kegiatan konservasi in situ saja tidak
cukup untuk melakukan pengawetan jenis-jenis tumbuhan dan satwa,
sehingga harus didukung dengan pengelolaan di luar habitatnya
(konservasi ex situ). Tujuan dan konservasi ex-situ adalah melepaskan
kembali tumbuhan dan satwa ke dalam habitat sehingga dapat berkembang
secara alami dan mencapal tingkat keseimbangan.
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Pasal 9
Ayat (1)
Untuk menetapkan suatu jenis tumbuhan
atau sama sebagai jenis yang dilindungi harus didasarkan pada informasi
yang memadai tentang populasi, kondisi-kondisi biologis dan ekologis
jenis yang bersangkutan termasuk habitat dan lingkungannya. Informasi
yang paling akurat didapatkan melalui kegiatan inventarisasi.
Namun demikian Inventarisasi sering
membutuhkan waktu, biaya dan tenaga yang sangat besar, sehingga sambil
menunggu inventarisasi yang lebih rinci, penetapan jenis tumbuhan atau
satwa sebagai jenis yang dilindungi dapat didasarkan dari hasil
identifikasi yang menggambarkan keadaan populasi jenis tersebut secara
garis besar dan dihubungkan dengan kriteria yang telah ditetapkan.
Identidfikasi diperlukan untuk mengetahui
gambaran secara umum (kualitatif) status populasi suatu jenis tumbuhan
atau satwa. Dari identifikasi sudah dapat diketahui bahwa suatu jenis
tumbuhan atau satwa dapat digolongkan menjadi jenis yang dilindungi.
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 10
Ayat (1)
Inventarisasi merupakan kegiatan untuk mengetahui kondisi populasi jenis tumbuhan dan satwa termasuk habitatnya.
Secara rinci informasi tentang kondisi
populasi yang penting diperoleh melalui kegiatan inventarisasi
diantaranya dalam rangka perumusan kebijaksanaan antara lain berupa:
- data populasi termasuk status biologisnya;
- peta penyebaran jenis beserta habitatnya dengan skala yang cukup rinci;
- keadaan habitat.
Ayat (2)
Idealnya jumlah individu dari suatu
populasi perlu diketahui benar hal tersebut kecuali sulit juga
memerlukan biaya yang tinggi sehingga dengan inventarisasi dapat
dilakukan pendugaan-pendugaan tentang keadaan populasi suatu jenis
dengan metoda survei serta teknik-teknik lain yang secara ilmiah dapat
dipertanggungjawabkan Hasil inventarisasi harus didokumentasikan secara
baik dengan menggunakan teknologi pengelolaan data yang tersedia.
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Pasal 11
Ayat (1)
Dalam rangka perumusan kebijaksanaan
pengawetan, jenis tumbuhan dan satwa, harus dilakukan pemantauan
terhadap dinamika populasi.
Ayat (2)
Pemantauan secara berkala harus
dilakukan, terutama terhadap jenis-jenis yang dilindungi dari
jenis-jenis yang diperdagangkan dari mengalami tekanan perburuan atau
yang mengalami tekanan terhadap habitatnya. Metoda pemantauan terhadap
populasi tumbuhan dari satwa, seperti survei harus standar dari secara
ilmiah dapat dipertanggungjawabkan, serta dapat dengan mudah
dilaksanakan oleh petugas lapangan.
Dalam menentukan metoda yang standar,
Menteri perlu bekerjasama dari berkonsultasi dengan LIPI atau
lembaga-lembaga lain, termasuk Lembaga Swadaya Masyarakat. Hasil
pernantauan harus didokumentasikan secara baik dengan menggunakan
teknologi pengelolaan data yang tersedia.
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Pasal 12
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Huruf a
Penjarangan dilakukan apablia populasi
telah melampaui daya dukung habitat dari dapat dilakukan hanya jika
jenis yang bersangkutan tidak dilindungi. Atau apabila jenis yang
bersangkutan dilindungi, daya dukung habitatnya tidak dapat
ditingkatkan atau tidak ada habitat lain yang dapat menampungnya
apabila dilakukan relokasi.
Penjarangan sedapat mungkin dilakukan
dengan cara menangkap hidup-hidup, atau melalui kegiatan perburuan
sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah mengenai perburuan satwa
buru atau dalam Peraturan Pemerintah mengenal pemanfaatan jenis
tumbuhan dari satwa liar.
Huruf e
Penambahan tumbuhan atau satwa asli
dimaksudkan untuk menambah atau merehabilitasi populasi dari atau
habitat yang rusak. Yang dimaksud dengan jenis asli yaitu jenis yang
pernah hidup di daerah yang akan direhabilitasi atau daerah yang akan
direhabilitasi merupakan daerah penyebaran jenis dimaksud. Pemasukan
jenis-jenis asing harus dihindarkan.
Huruf f
Jenis tumbuhan dari satwa pengganggu terdiri dari golongan :
- jenis asli,
- jenis asing (exotic).
Gangguan dari jenis-jenis asli terjadi
karena adanya persaingan alami antar jenis dimana salah satu jenis
mengungguli dan cenderung memusnahkan jenis yang lain yang umumnya
terjadi pada habitat ekosistem yang tidak berada pada tingkat
keseimbangan. Pengendalian gangguan dari jenis asli dilakukan dengan
pembinaan populasi seperti penjarangan terhadap jenis pengganggu dari
pembinaan habitat.
Jenis-jenis asing (exotic) adalah
jenis-jenis yang dalam sejarahnya tidak pernah hidup di kawasan
geografi yang bersangkutan secara alami. Jenis-jenis asing tersebut
berada di suatu daerah tertentu karena dibawa oleh manusia, sehingga
jenis-jenis yang demikian harus dimusnahkan.
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Pasal 13
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan penyelamatan
merupakan pertolongan terhadap populasi jenis tumbuhan atau satwa yang
habitatnya telah menjadi sempit dari terisolasi atau rusak karena
adanya bencana alam atau karena kegiatan manusia sehigga populasi atau
sub populasi jenis yang bersangkutan menjadi terancam bahaya kepunahan
lokal apabila tetap berada di habitatnya.
Kepunahan lokal adalah hilangnya suatu
sub populasi dari wilayah habitat tertentu karena habitatnya menjadi
sangat sempit, terragmentasi (terpotong-potong) atau terisolasi dari
populasi aslinya, atau habitatnya rusak dari memerlukan waktu lama
untuk dipulihkan. Dalam keadaan demikian sub-populasi tersebut menjadi
terancam punah sehingga harus diselamatkan melalul kegiatan relokasi
atau translokasi yaitu pemindahan ke wilayah habitat lain yang lebih
memadai.
Ayat (2)
Pernindahan ke lokasi lain (translokasi)
merupakan kegiatan memindahkan seluruh sub-populasi yang terancam
kedalam habitatnya yang lain yang dapat mendukung sub-populasi
tersebut. Pemindahan dapat dilakukan melalui kegiatan-kegiatan seperti
penggiringan, pengangkutan atau cara-cara lain yang aman bagi tumbuhan
atau satwa dari bagi manusia.
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Pasal 14
Ayat (1)
Pengkajian, penelitian dan pengembangan
jenis tumbuhan dan satwa dalam rangka pengawetan adalah pengkajian,
penelitian dan pengembangan yang harus menunjang tenaganya
keanekaragaman genetik, keanekaragaman jenis dan keanekaragaman
ekosistem. Sedangkan untuk kepentingan pemanfaatan, pengkajian,
penelitian dan pengembangan diatur dengan Peraturan Pemerintah
tersendiri.
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Pengkajian, penelitian dan pengembangan
pada dasarnya dapat dilakukan oleh ilmuwan baik yang mewakili instansi
maupun perorangan sesuai dengan bidang ilmu yang dimilikinya. Namun
demikian dalam rangka perumusan kebijaksanaan pengawetan jenis tumbuhan
dan satwa, pengkajian, penelitian dan pengembangan harus tetap menjadi
tanggung jawab Pemerintah.
Ayat (4)
Cukup jelas
Pasal 15
Ayat (1)
Pemeliharaan jenis-jenis tumbuhan dan
satwa bertujuan untuk menyelamatkan dan memelihara sumber daya genetik
di luar habitatnya dalam rangka mendukung konservasi jenis tumbuhan dan
satwa di dalam habitatnya. Pemeliharaan individu-individu tumbuhan
atau satwa dilakukan karena individu tersebut karena suatu. sebab tidak
dapat dikembalikan ke habitatnya sehingga lebih baik dipelihara
sebagai cadangan atau sumber plasma nutfah dalam rangka
pengembangbiakan di luar habitatnya.
Pemeliharaan jenis tumbuhan dan satwa dapat berbentuk :
- memelihara tumbuhan atau satwa dalam keadaan hidup;
- menyimpan semen beku;
- menyimpan biji atau benih didalam penyimpanan kering dan dingin.
Ayat (2)
Lembaga konservasi merupakan tempat yang
paling ideal untuk memelihara jenis-jenis tumbuhan dan satwa dalam
rangka pengawetan sumber daya genetik di luar habitatnya.
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Pasal 16
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan pengembangbiakan
adalah usaha memperbanyak individu secara buatan baik di dalam maupun
di luar habitatnya melalui cara-cara sebagai berikut :
- Untuk tumbuhan, memperbanyak individu dilakukan dengan cara
menumbuhkan material untuk tumbuh dari tumbuhan seperti biji, stek
(potongan), pemencaran dari satu rumpun kultur jaringan tumbuhan dan
spora dengan tetap mempertahankan kemurnian jenisnya. Kemurnian jenis
akan terjaga apabila tidak terjadi pembiakan silang antar jenis (species
maupun sub species).
- Untuk satwa, memperbanyak individu dilakukan dengan cara mengawinkan
secara alami maupun buatan (inseminasi buatan) apabila cara
reproduksinya adalah kawin dan dengan cara lain apabila cara
reproduksinya adalah tidak kawin baik di dalam maupun di luar
habitatnya. Pengembangbiakan satwa dengan campur tangan manusia harus
memperhatikan etika yang berlaku.
Dalam rangka pengawetan jenis tumbuhan
dan satwa ini, pengembangbiakan harus ditujukan untuk dikembalikan lagi
ke habitat alamnya sebagai upaya meningkatkan populasi di alam. 01
karena itu dalam pengembangbiakan satwa yang cara. Reproduksinya kawin
harus dihindari perkawinan antar kerabat (in breeding) perkawinan
silang antar jenis atau antar anak jenis agar dihasilkan
individu-individu yang secara genetik sehat dari jenis yang murni.
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Pasal 17
Ayat (1)
Pengkajian, penelitian dari pengembangan
jenis tumbuhan dari satwa yang dilakukan di luar habitatnya adalah
dalam rangka pengawetan dan merupakan penelitian dari pengembangan yang
mendukung konservasi in situ dengan tujuan tenaganya keanekaragaman
genetik, keanekaragaman jenis dari keanekaragaman ekosistem.
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 18
Ayat (1)
Tidak semua satwa yang berada di luar
habitat aslinya dapat langsung dikembalikan ke habitat alamnya. Hal ini
karena individu satwa tersebut telah lama berada di lingkungan manusia
yang membuat adanya ketergantungan terhadap manusia sehingga apabila
langsung dilepaskan ke habitat alamnya akan mengalami kematian,
menularkan penyakit kepada populasi asli di habitat alam, atau
menurunkan mutu genetik (degenerasi) populasi asli di habitat alam.
Oleh sebab itu, untuk mengadaptasikan dari mengkondisikan serta memilih
satwa yang akan dilepaskan kembali ke habitat alamnya perlu dilakukan
rehabilitasi agar mempunyai keadaan dan tingkah laku seperti populasi
asli yang berada di alam.
Rehabilitasi satwa dilakukan agar satwa
yang telah lama berada di lingkungan manusia mempunyai ketahanan hidup
yang tinggi untuk dilepaskan kembali ke alam serta tidak mengganggu
populasi yang telah mendiami habitat tersebut melalui penyebaran
penyakit dan polusi genetik.
Ayat (2)
Rehabilitasi satwa meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut
- mengamati kesehatan satwa;
- melakukan pengobatan dan pemberian vitamin dan makanan tambahan.
- melatih dan mengadaptasikan dengan lingkungan habitat alamnya satwa-satwa yang terpilih untuk dilepaskan ke habitatnya.
Ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 19
Ayat (1)
Tumbuhan dan satwa yang secara tidak sah
berada di luar habitatnya di bawah penguasaan scseorang harus
diselamatkan untuk dikembalikan ke habitatnya.
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 20
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 21
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 22
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan melepaskan kembali
ke habitatnya adalah kegiatan mengembalikan ke habitat alamnya satwa
hasil pengembangbiakan, penyelamatan, rehabilitasi atau hasil sitaan
agar dapat berkembang biak secara alami dengan memperhatikan daerah
sebaran asal jenis yang bersangkutan, populasi yang telah mendiami
habitat tujuan, daya dukung habitat tujuan dari lingkungannya.
Dalam melepaskan kembali satwa ke habitat
alamnya harus diperhatikan daya dukung habitat yaitu kemampuan habitat
untuk menjamin lestarinya jenis yang akan dilepaskan. Termasuk dalam
komponen daya dukung habitat adalah kecukupan pakan secara alami dari
ruang perlindungan. Habitat yang dipilih untuk pelepasan kembali harus
merupakan tipe habitat yang menurut sejarahnya diketahui merupakan
sebaran asli jenis yang akan dilepaskan. Sebaran asli adalah suatu
wilayah dimana suatu jenis diketahui pernah ada. Dalam melepaskan
kembali satwa ke habitat alamnya harus juga diperhatikan populasi
penghuni yang telah ada baik dari jenis yang sama maupun dari jenis
lain sehingga dapat dinilai kemungkinan-kemungkinan adanya persaingan,
predasi, simbiose dan parasitisme.
Secara fisik sehat berarti secara visual
terlihat sehat, kuat dari aktif serta diketahui bebas dari penyakit.
Sedangkan keragaman genetik yang tinggi berarti bukan merupakan hasil
pengembangbiakan dimana terjadi kawin antar kerabat (Inbreeding) dari
sedapat mungkin merupakan keturunan terdekat dengan induk yang berasal
dari tangkapan di alam. Satwa hasil tangkapan dari alam dapat
dipastikan mempunyai keragaman genetik yang tinggi.
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 23
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 24
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 25
Ayat (1)
Surat izin pengangkutan memuat antara lain :
- Nomor surat dan tanggal surat;
- Jenis dan jumlah tumbuhan dan atau satwa;
- Asal-usul satwa;
- Tempat tujuan;
- Masa berlaku surat izin;
- Pelabuhan atau terminal pemberangkatan;
- Pelabuhan atau terminal tujuan;
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Ketentuan teknis pembuatan kandang satwa
serta cara-cara pengangkutan mengikuti ketentuan-ketentuan dengan
standar internasional.
Ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 26
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan membahayakan
kehidupan manusia adalah dapat mengancam kehidupan manusia yang hidup
secara normal ditempat pemukiman atau lingkungan pemukiman sehingga
keberadaan satwa di tempat itu sangat membahayakan dan dapat mengancam
jiwa manusia warga masyarakat dalam pemukiman tersebut. Satwa yang
membahayakan kehidupan manusia tersebut dapat terjadi karena habitatnya
berdampingan dengan pemukiman manusia atau habitat satwa tersebut
telah menjadi sempit dari terisolasi oleh kegiatan manusia sehingga
dalam penjelajahan sehari-hari ke luar dari habitatnya atau karena
sudah tua atau kalah bersaing dari terusir dari kelompoknya sehingga ke
luar dari habitatnya menuju pemukiman manusia. Satwa yang berpenyakit
dari karena penyakit tersebut membahayakan kehidupan manusia, maka
satwa tersebut dapat dimusnahkan.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan mengancam secara
langsung apabila satwa tersebut secara langsung diduga akan mencederai
atau membunuh manusia atau menularkan penyakit yang membahayakan
kehidupan manusia dan tidak ada cara lain yang lebih efektif untuk
menghindarinya.
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Pasal 27
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan aparat penegak hukum
yang berwenang adalah Polisi Republik Indonesla, Jagawana, Petugas Bea
Cukai, Petugas Karantina dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas
Pasal 28
Cukup jelas
Pasal 29
Cukup jelas
TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3803
LAMPIRAN
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 7 TAHUN 1999
TANGGAL 27 JANUARI 1999
Jenis-jenis Tumbuhan dan Satwa yang Dilindungi
| No. |
Nama Ilmiah |
Nama Indonesia |
| SATWA |
|
I. MAMALIA (Menyusui)
|
| 1. |
Anoa depressicornis |
Anoa dataran rendah, Kerbau pendek |
| 2. |
Anoa quarlesi |
Anoa pegunungan |
| 3. |
Arctictis binturong |
Binturung |
| 4. |
Arctonyx collaris |
Pulusan |
| 5. |
Babyrousa babyrussa |
Babirusa |
| 6. |
Balaenoptera musculus |
Paus biru |
| 7. |
Balaenoptera physalus |
Paus bersirip |
| 8. |
Bos sondaicus |
Banteng |
| 9. |
Capricornis sumatrensis |
Kambing Sumatera |
| 10. |
Cervus kuhli; Axis kuhli |
Rusa Bawean |
| 11. |
Cervus spp. |
Menjangan, Rusa sambar (semua jenis dari genus Cervus) |
| 12. |
Cetacea |
Paus (semua jenis dari famili Cetacea) |
| 13. |
Cuon alpinus |
Ajag |
| 14. |
Cynocephalus variegatus |
Kubung, Tando, Walangkekes |
| 15. |
Cynogale bennetti |
Musang air |
| 16. |
Cynopithecus niger |
Monyet hitam Sulawesi |
| 17. |
Dendrolagus spp. |
Kanguru pohon (semua jenis dari genus Dendrolagus) |
| 18. |
Dicerorhinus sumatrensis |
Badak Sumatera |
| 19. |
Dolphinidae |
Lumba-lumba air laut (semua jenis dari famili Dolphinidae) |
| 20. |
Dugong dugon |
Duyung |
| 21. |
Elephas indicus |
Gajah |
| 22. |
Felis badia |
Kucing merah |
| 23. |
Felis bengalensis |
Kucing hutan, Meong congkok |
| 24. |
Felis marmorota |
Kuwuk |
| 25. |
Felis planiceps |
Kucing dampak |
| 26. |
Felis temmincki |
Kucing emas |
| 27. |
Felis viverrinus |
Kucing bakau |
| 28. |
Helarctos malayanus |
Beruang madu |
| 29. |
Hylobatidae |
Owa, Kera tak berbuntut (semua jenis dari famili Hylobatidae) |
| 30. |
Hystrix brachyura |
Landak |
| 31. |
Iomys horsfieldi |
Bajing terbang ekor merah |
| 32. |
Lariscus hosei |
Bajing tanah bergaris |
| 33. |
Lariscus insignis |
Bajing tanah, Tupai tanah |
| 34. |
Lutra lutra |
Lutra |
| 35. |
Lutra sumatrana |
Lutra Sumatera |
| 36. |
Macaca brunnescens |
Monyet Sulawesi |
| 37. |
Macaca maura |
Monyet Sulawesi |
| 38. |
Macaca pagensis |
Bokoi, Beruk Mentawai |
| 39. |
Macaca tonkeana |
Monyet jambul |
| 40. |
Macrogalidea musschenbroeki |
Musang Sulawesi |
| 41. |
Manis javanica |
Trenggiling, Peusing |
| 42. |
Megaptera novaeangliae |
Paus bongkok |
| 43. |
Muntiacus muntjak |
Kidang, Muncak |
| 44. |
Mydaus javanensis |
Sigung |
| 45. |
Nasalis larvatus |
Kahau, Bekantan |
| 46. |
Neofelis nebulusa |
Harimau dahan |
| 47. |
Nesolagus netscheri |
Kelinci Sumatera |
| 48. |
Nycticebus coucang |
Malu-malu |
| 49. |
Orcaella brevirostris |
Lumba-lumba air tawar, Pesut |
| 50. |
Panthera pardus |
Macan kumbang, Macan tutul |
| 51. |
Panthera tigris sondaica |
Harimau Jawa |
| 52. |
Panthera tigris sumatrae |
Harimau Sumatera |
| 53. |
Petaurista elegans |
Cukbo, Bajing terbang |
| 54. |
Phalanger spp. |
Kuskus (semua jenis dari genus Phalanger) |
| 55. |
Pongo pygmaeus |
Orang utan, Mawas |
| 56. |
Presbitys frontata |
Lutung dahi putih |
| 57. |
Presbitys rubicunda |
Lutung merah, Kelasi |
| 58. |
Presbitys aygula |
Surili |
| 59. |
Presbitys potenziani |
Joja, Lutung Mentawai |
| 60. |
Presbitys thomasi |
Rungka |
| 61. |
Prionodon linsang |
Musang congkok |
| 62. |
Prochidna bruijni |
Landak Irian, Landak semut |
| 63. |
Ratufa bicolor |
Jelarang |
| 64. |
Rhinoceros sondaicus |
Badak Jawa |
| 65. |
Simias concolor |
Simpei Mentawai |
| 66. |
Tapirus indicus |
Tapir, Cipan, Tenuk |
| 67. |
Tarsius spp. |
Binatang hantu, Singapuar (semua jenis dari genus Tarsius) |
| 68. |
Thylogale spp. |
Kanguru tanah (semua jenis dari genus Thylogale) |
| 69. |
Tragulus spp. |
Kancil, Pelanduk, Napu (semua jenis dari genus Tragulus) |
| 70. |
Ziphiidae |
Lumba-lumba air laut (semua jenis dari famili Ziphiidae) |
|
II. AVES (Burung)
|
| 71. |
Accipitridae |
Burung alap-alap, Elang (semua jenis dari famili Accipitridae) |
| 72. |
Aethopyga exima |
Jantingan gunung |
| 73. |
Aethopyga duyvenbodei |
Burung madu Sangihe |
| 74. |
Alcedinidae |
Burung udang, Raja udang (semua jenis dari famili Alcedinidae) |
| 75. |
Alcippe pyrrhoptera |
Brencet wergan |
| 76. |
Anhinga melanogaster |
Pecuk ular |
| 77. |
Aramidopsis plateni |
Mandar Sulawesi |
| 78. |
Argusianus argus |
Kuau |
| 79. |
Bubulcus ibis |
Kuntul, Bangau putih |
| 80. |
Bucerotidae |
Julang, Enggang, Rangkong, Kangkareng (semua jenis dari famili Bucerotidae) |
| 81. |
Cacatua galerita |
Kakatua putih besar jambul kuning |
| 82. |
Cacatua goffini |
Kakatua gofin |
| 83. |
Cacatua moluccensis |
Kakatua Seram |
| 84. |
Cacatua sulphurea |
Kakatua kecil jambul kuning |
| 85. |
Cairina scutulata |
Itik liar |
| 86. |
Caloenas nicobarica |
Junai, Burung mas, Minata |
| 87. |
Casuarius bennetti |
Kasuari kecil |
| 88. |
Casuarius casuarius |
Kasuari |
| 89. |
Casuarius unappenddiculatus |
Kasuari gelambir satu, Kasuari leher kuning |
| 90. |
Ciconia episcopus |
Bangau hitam, Sandanglawe |
| 91. |
Colluricincla megarhyncha |
Burung sohabe coklat |
| 92. |
Crocias albonotatus |
Burung matahari |
| 93. |
Ducula whartoni |
Pergam raja |
| 94. |
Egretta sacra |
Kuntul karang |
| 95. |
Egretta spp. |
Kuntul, Bangau putih (semua jenis dari genus Egretta) |
| 96. |
Elanus caerulleus |
Alap-alap putih, Alap-alap tikus |
| 97. |
Elanus hypoleucus |
Alap-alap putih, Alap-alap tikus |
| 98. |
Eos histrio |
Nuri Sangir |
| 99. |
Esacus magnirostris |
Wili-wili, Uar, Bebek laut |
| 100. |
Eutrichomyias rowleyi |
Seriwang Sangihe |
| 101. |
Falconidae |
Burung alap-alap, Elang (semua jenis dari famili Falconidae) |
| 102. |
Fregeta andrewsi |
Burung gunting, Bintayung |
| 103. |
Garrulax rufifrons |
Burung kuda |
| 104. |
Goura spp. |
Burung dara mahkota, Burung titi, Mambruk (semua jenis dari genus Goura) |
| 105. |
Gracula religiosa mertensi |
Beo Flores |
| 106. |
Gracula religiosa robusta |
Beo Nias |
| 107. |
Gracula religiosa venerata |
Beo Sumbawa |
| 108. |
Grus spp. |
Jenjang (semua jenis dari genus Grus) |
| 109. |
Himantopus himantopus |
Trulek lidi, Lilimo |
| 110. |
Ibis cinereus |
Bluwok, Walangkadak |
| 111. |
Ibis leucocephala |
Bluwok berwarna |
| 112. |
Lorius roratus |
Bayan |
| 113. |
Leptoptilos javanicus |
Marabu, Bangau tongtong |
| 114. |
Leucopsar rothschildi |
Jalak Bali |
| 115. |
Limnodromus semipalmatus |
Blekek Asia |
| 116. |
Lophozosterops javanica |
Burung kacamata leher abu-abu |
| 117. |
Lophura bulweri |
Beleang ekor putih |
| 118. |
Loriculus catamene |
Serindit Sangihe |
| 119. |
Loriculus exilis |
Serindit Sulawesi |
| 120. |
Lorius domicellus |
Nori merah kepala hitam |
| 121. |
Macrocephalon maleo |
Burung maleo |
| 122. |
Megalaima armillaris |
Cangcarang |
| 123. |
Megalaima corvina |
Haruku, Ketuk-ketuk |
| 124. |
Megalaima javensis |
Tulung tumpuk, Bultok Jawa |
| 125. |
Megapoddidae |
Maleo, Burung gosong (semua jenis dari famili Megapododae) |
| 126. |
Megapodius reintwardtii |
Burung gosong |
| 127. |
Meliphagidae |
Burung sesap, Pengisap madu (semua jenis dari famili Meliphagidae) |
| 128. |
Musciscapa ruecki |
Burung kipas biru |
| 129. |
Mycteria cinerea |
Bangau putih susu, Bluwok |
| 130. |
Nectariniidae |
Burung madu, Jantingan, Klaces (semua jenis dari famili Nectariniidae) |
| 131. |
Numenius spp. |
Gagajahan (semua jenis dari genus Numenius) |
| 132. |
Nycticorax caledonicus |
Kowak merah |
| 133. |
Otus migicus beccarii |
Burung hantu Biak |
| 134. |
Pandionidae |
Burung alap-alap, Elang (semua jenis dari famili Pandionidae) |
| 135. |
Paradiseidae |
Burung cendrawasih (semua jenis dari famili Paradiseidae) |
| 136. |
Pavo muticus |
Burung merak |
| 137. |
Pelecanidae |
Gangsa laut (semua jenis dari famili Pelecanidae) |
| 138. |
Pittidae |
Burung paok, Burung cacing (semua jenis dari famili Pittidae) |
| 139. |
Plegadis falcinellus |
Ibis hitam, Roko-roko |
| 140. |
Polyplectron malacense |
Merak kerdil |
|
III. REPTILIA (Melata)
|
| 164. |
Batagur baska |
Tuntong |
| 165. |
Caretta caretta |
Penyu tempayan |
| 166. |
Carettochelys insculpta |
Kura-kura Irian |
| 167. |
Chelodina novaeguineae |
Kura Irian leher panjang |
| 168. |
Chelonia mydas |
Penyu hijau |
| 169. |
Chitra indica |
Labi-labi besar |
| 170. |
Chlamydosaurus kingii |
Soa payung |
| 171. |
Chondropython viridis |
Sanca hijau |
| 172. |
Crocodylus novaeguineae |
Buaya air tawar Irian |
| 173. |
Crocodylus porosus |
Buaya muara |
| 174. |
Crocodylus siamensis |
Buaya siam |
| 175. |
Dermochelys coriacea |
Penyu belimbing |
| 176. |
Elseya novaeguineae |
Kura Irian leher pendek |
| 177. |
Eretmochelys imbricata |
Penyu sisik |
| 178. |
Gonychephalus dilophus |
Bunglon sisir |
| 179. |
Hydrasaurus amboinensis |
Soa-soa, Biawak Ambon, Biawak pohon |
| 180. |
Lepidochelys olivacea |
Penyu ridel |
| 181. |
Natator depressa |
Penyu pipih |
| 182. |
Orlitia borneensis |
Kura-kura gading |
| 183. |
Python molurus |
Sanca bodo |
| 184. |
Phyton timorensis |
Sanca Timor |
| 185. |
Tiliqua gigas |
Kadal Panan |
| 186. |
Tomistoma schlegelii |
Senyulong, Buaya sapit |
| 187. |
Varanus borneensis |
Biawak Kalimantan |
| 188. |
Varanus gouldi |
Biawak coklat |
| 189. |
Varanus indicus |
Biawak Maluku |
| 190. |
Varanus komodoensis |
Biawak komodo, Ora |
| 191. |
Varanus nebulosus |
Biawak abu-abu |
| 192. |
Varanus prasinus |
Biawak hijau |
| 193. |
Varanus timorensis |
Biawak Timor |
| 194. |
Varanus togianus |
Biawak Togian |
|
IV. INSECTA (Serangga)
|
| 195. |
Cethosia myrina |
Kupu bidadari |
| 196. |
Ornithoptera chimaera |
Kupu sayap burung peri |
| 197. |
Ornithoptera goliath |
Kupu sayap burung goliat |
| 198. |
Ornithoptera paradisea |
Kupu sayap burung surga |
| 199. |
Ornithoptera priamus |
Kupu sayap priamus |
| 200. |
Ornithoptera rotschldi |
Kupu burung rotsil |
| 201. |
Ornithoptera tithonus |
Kupu burung titon |
| 202. |
Trogonotera brookiana |
Kupu trogon |
| 203. |
Troides amphrysus |
Kupu raja |
| 204. |
Troides andromanche |
Kupu raja |
| 205. |
Troides criton |
Kupu raja |
| 206. |
Troides haliphron |
Kupu raja |
| 207. |
Troides helena |
Kupu raja |
| 208. |
Troides hypolitus |
Kupu raja |
| 209. |
Troides meoris |
Kupu raja |
| 210. |
Troides miranda |
Kupu raja |
| 211. |
Troides plato |
Kupu raja |
| 212. |
Troides rhadamantus |
Kupu raja |
| 213. |
Troides riedeli |
Kupu raja |
| 214. |
Troides vandepolli |
Kupu raja |
|
V. PISCES (Ikan)
|
| 215. |
Homaloptera gymnogaster |
Selusur Maninjau |
| 216. |
Latimeria chalumnae |
Ikan raja laut |
| 217. |
Notopterus spp. |
Belida Jawa, Lopis Jawa (semua jenis dari genus Notopterus) |
| 218. |
Pritis spp. |
Pari Sentani, Hiu Sentani (semua jenis dari genus Pritis) |
| 219. |
Puntius microps |
Wader goa |
| 220. |
Scleropages formasus |
Peyang malaya, Tangkelasa |
| 221. |
Scleropages jardini |
Arowana Irian, Peyang Irian, Kaloso |
|
VI. ANTHOZOA
|
| 222. |
Anthiphates spp |
Akar bahar, Koral hitam (semua jenis dari genus Anthiphates) |
|
VII. BIVALVIA
|
| 223. |
Birgus latro |
Ketam kelapa |
| 224. |
Cassis cornuta |
Kepala kambing |
| 225. |
Charonia tritonis |
Triton terompet |
| 226. |
Hippopus hippopus |
Kima tapak kuda, Kima kuku beruang |
| 227. |
Hippopus porcellanus |
Kima Cina |
| 228. |
Nautilus popillius |
Nautilus berongga |
| 229. |
Tachipleus gigas |
Ketam tapak kuda |
| 230. |
Tridacna crocea |
Kima kunia, Lubang |
| 231. |
Tridacna derasa |
Kima selatan |
| 232. |
Tridacna gigas |
Kima raksasa |
| 233. |
Tridacna maxima |
Kima kecil |
| 234. |
Tridacna squamosa |
Kima sisik, Kima seruling |
| 235. |
Trochus niloticus |
Troka, Susur bundar |
| 236. |
Turbo marmoratus |
Batu laga, Siput hijau |
|
TUMBUHAN
|
|
I. PALMAE
|
| 237. |
Amorphophallus decussilvae |
Bunga bangkai jangkung |
| 238. |
Amorphophallus titanum |
Bunga bangkai raksasa |
| 239. |
Borrassodendron borneensis |
Bindang, Budang |
| 240. |
Caryota no |
Palem raja/Indonesia |
| 241. |
Ceratolobus glaucescens |
Palem Jawa |
| 242. |
Cystostachys lakka |
Pinang merah Kalimantan |
| 243. |
Cystostachys ronda |
Pinang merah Bangka |
| 244. |
Eugeissona utilis |
Bertan |
| 245. |
Johanneste ijsmaria altifrons |
Daun payung |
| 246. |
Livistona spp. |
Palem kipas Sumatera (semua jenis dari genus Livistona) |
| 247. |
Nenga gajah |
Palem Sumatera |
| 248. |
Phoenix paludosa |
Korma rawa |
| 249. |
Pigafatta filaris |
Manga |
| 250. |
Pinanga javana |
Pinang Jawa |
|
II. RAFFLESSIACEA
|
| 251. |
Rafflesia spp. |
Rafflesia, Bunga padma (semua jenis dari genus Rafflesia) |
|
III. ORCHIDACEAE
|
| 252. |
Ascocentrum miniatum |
Anggrek kebutan |
| 253. |
Coelogyne pandurata |
Anggrek hitan |
| 254. |
Corybas fornicatus |
Anggrek koribas |
| 255. |
Cymbidium hartinahianum |
Anggrek hartinah |
| 256. |
Dendrobium catinecloesum |
Anggrek karawai |
| 257. |
Dendrobium d’albertisii |
Anggrek albert |
| 258. |
Dendrobium lasianthera |
Anggrek stuberi |
| 259. |
Dendrobium macrophyllum |
Anggrek jamrud |
| 260. |
Dendrobium ostrinoglossum |
Anggrek karawai |
| 261. |
Dendrobium phalaenopsis |
Anggrek larat |
| 262. |
Grammatophyllum papuanum |
Anggrek raksasa Irian |
| 263. |
Grammatophyllum speciosum |
Anggrek tebu |
| 264. |
Macodes petola |
Anggrek ki aksara |
| 265. |
Paphiopedilum chamberlainianum |
Anggrek kasut kumis |
| 266. |
Paphiopedilum glaucophyllum |
Anggrek kasut berbulu |
| 267. |
Paphiopedilum praestans |
Anggrek kasut pita |
| 268. |
Paraphalaenopsis denevei |
Anggrek bulan bintang |
| 269. |
Paraphalaenopsis laycockii |
Anggrek bulan Kaliman Tengah |
| 270. |
Paraphalaenopsis serpentilingua |
Anggrek bulan Kaliman Barat |
| 271. |
Phalaenopsis amboinensis |
Anggrek bulan Ambon |
| 272. |
Phalaenopsis gigantea |
Anggrek bulan raksasa |
| 273. |
Phalaenopsis sumatrana |
Anggrek bulan Sumatera |
| 274. |
Phalaenopsis violacose |
Anggrek kelip |
| 275. |
Renanthera matutina |
Anggrek jingga |
| 276. |
Spathoglottis zurea |
Anggrek sendok |
| 277. |
Vanda celebica |
Vanda mungil Minahasa |
| 278. |
Vanda hookeriana |
Vanda pensil |
| 279. |
Vanda pumila |
Vanda mini |
| 280. |
Vanda sumatrana |
Vanda Sumatera |
|
IV. NEPHENTACEAE
|
| 281. |
Nephentes spp. |
Kantong semar (semua jenis dari genus Nephentes) |
|
V. DIPTEROCARPACEAE
|
| 282. |
Shorea stenopten |
Tengkawang |
| 283. |
Shorea stenoptera |
Tengkawang |
| 284. |
Shorea gysberstiana |
Tengkawang |
| 285. |
Shorea pinanga |
Tengkawang |
| 286. |
Shorea compressa |
Tengkawang |
| 287. |
Shorea semiris |
Tengkawang |
| 288. |
Shorea martiana |
Tengkawang |
| 289. |
Shorea mexistopteryx |
Tengkawang |
| 290. |
Shorea beccariana |
Tengkawang |
| 291. |
Shorea micrantha |
Tengkawang |
| 292. |
Shorea palembanica |
Tengkawang |
| 293. |
Shorea lepidota |
Tengkawang |
| 294. |
Shorea singkawang |
Tengkawang | |
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
ttd
BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE
Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KABINET RI
Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan I
ttd
Lambock V. Nahattands
